soal pkn kelas 10 tentang nilai-nilai pancasila beserta jawabannya

SOAL DAN JAWABAN MATERI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA – PPKN 10 SMA/SMK

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima nilai dasar. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila beserta penjelasan dan contoh penerapannya:

Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah dengan menghargai perbedaan agama dan memelihara kerukunan antar umat beragama.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Nilai ini mengandung pengertian bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan perlu diperlakukan dengan adil. Contoh penerapannya adalah dengan menghormati hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi.
Persatuan Indonesia Nilai ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia perlu bersatu dan menghargai keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Contoh penerapannya adalah dengan menghargai perbedaan pendapat dan mencari kesepakatan dalam mengambil keputusan bersama.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Nilai ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan secara demokratis melalui musyawarah dan perwakilan. Contoh penerapannya adalah dengan menghargai suara rakyat dalam pemilihan umum dan memelihara kebebasan pers.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai ini mengandung pengertian bahwa semua rakyat Indonesia perlu mendapatkan keadilan sosial, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Contoh penerapannya adalah dengan mengupayakan pemerataan pembangunan antar daerah dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang baik.

Jadi, itu adalah penjelasan singkat tentang nilai-nilai Pancasila beserta contoh penerapannya. Semoga bermanfaat!Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X SMA/SMK/ MA/MAK materi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara lengkap dengan kunci jawaban.

I. Soal Pilihan Ganda:

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang….
a. kekuasaan legislatif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan yudikatif
d. kekuasaan federatif
e. kekuasaan koordinatif

II. Soal Essay:

Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!
Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!
Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!
Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

I. Kunci Jawaban Pilihan Ganda:

II. Kunci Jawaban Essay:

1. Jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia yaitu:

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang- undang.

3. Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

4. Fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia yaitu untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, terdapat pula beberapa kementerian koordinator yang bertugas sebagai penanggungjawab beberapa kementerian yang bergerak pada urusan pemerintahan yang sama.

Adapun fungsi dari kementerian negara republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan pembinaan pemerintahan, otonomi, pendudukan sipil, administrasi, serta pemerintahan umum
Menetapkan serta melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang
mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkup kementerian terkait
mengelola kekayaan negara
Bertanggungjawab penuh dalam mengawasi tugas yang dilaksanakan
Mengoordinasi fasilitas umum, termasuk pembuatan dan penggunaannya
Melakukan penelitian yang dibutuhkan serta pengembangan pemerintahan
Mengembangkan sumber daya manusia
Melaksanakan kegiatan teknis pada tingkat pusat serta daerah

5. Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.

Dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak perlu turun ke setiap daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.40 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 1 yang membahas tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pada Bab 1 terdiri dari dua pembelajaran. Pembelajaran Pertama tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, sedangkan Pembelajaran Kedua tentang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Baca juga:

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 2 Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural Dan Fungsional Pemerintahan Pusat Dan Daerah

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 5 Integrasi Nasional Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 6 Ancaman Terhadap Negara Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang Sekolahmuonline sediakan pada postingan di di bawah ini. Selamat dan semangat belajar.

Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ~ sekolahmuonline.com

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

Pembahasan:

Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang. John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan kekuasaan yudikatif

2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

Pembahasan:

Menurut John Locke, Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri

3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Jawaban: D

Pembahasan:

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: A

Pembahasan:

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: E

Pembahasan:

Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas

dan mandiri.

6. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,

hukum dan keamanan.

Jawaban: A

Pembahasan:

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan

7. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A. Membentuk kabinet menteri

B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN

C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Jawaban: A

Pembahasan:

Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara:

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)

b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)

c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11Ayat 2)

d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)

f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)

g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah

Agung (Pasal 14 Ayat 1)

h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)

i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)

8. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

Jawaban: D

Pembahasan:

Fungsi kementerian koordinator adalah melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya

9. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman…

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jawaban: C

Pembahasan:

Yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Pemuda dan Olahraga.

10. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: A

Pembahasan:

kementerian koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

11. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

12. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

13. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Jawaban: D

14. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: A

15. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: E

16. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945

adalah ….

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN

B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen

D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain

E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

Jawaban: E

17. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk ....

A. Pemberian Grasi

B. Penentuan Pejabat Daerah

C. Pembuatan undang-undang

D. Pengangkatan Mentri Negara

E. Pengamandemenan UUD 1945

Jawaban: 7

18. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

BACA JUGA

Soal PPKn Kelas 10 Bagian 1 Pancasila: Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan ~ sekolahmuonline.com

Rangkuman PPKn Kelas 10 Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 3 Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ~ sekolahmuonline.com

Soal Pilihan Ganda Ekonomi Kelas X Bab 2 Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi ~ sekolahmuonline.com

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 6

E. 5 dan 6

Jawaban: D

19. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Jawaban: A

20. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A Membentuk kabinet menteri

B Membahas rancangan undnag-undnag APBN

C Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Jawaban: A

21. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....

A Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

B Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

D Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

E Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Jawaban: D

22. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

A Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

B Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

C Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

D Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

E Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

Jawaban: D

23. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A 1 dan 2

B 2 dan 3

C 3 dan 5

D 4 dan 6

E 5 dan 6

Jawaban: D

24. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Jawaban: E

25. Perhatikan data dibawah ini :

1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan

2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomo....

A 1 dan 2

B 1 dan 3

C 1 dan 4

D 2 dan 4

E 3 dan 4

Jawaban: D

26. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

Jawaban: D

27. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali … .

A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute

E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran

Jawaban: D

28. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

Jawaban: D

29. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....

A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri

B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat

C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

Jawaban: E

30. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

Baca Juga

A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap

perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Jawaban: E

31. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jawaban: C

32. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: A

33. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian….

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jawaban: A

34. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jawaban: C

35. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Jawaban: E

36. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian …

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Jawaban: E

37. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah …

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Jawaban: E

38. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 …

A. terjadinya pergantian kepemimpinan nasional

B. terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik

C. membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

E. hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: C

39. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …

A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.

C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia

D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.

E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: B

40. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai

Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

Jawaban: B

Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara lengkap dengan jawabannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.

Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kelas 10 SMA/MA - Adik adik semuanya apa kabar? semoga dalam keadaan sehat sehat saja ya, nah kebetulan kali ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai soal yang telah disusun, soal ini kakak bagikan juga dengan pembahasan kunci jawaban sehingga memudahkan adik adik untuk memahami soal demi soal. Oiya soal ini adalah soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kelas 10 SMA/MA. Semoga bermanfaat yah.

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kelas 10 SMA/MA

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kelas 10 SMA/MA - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. SELAMAT MENGUNDUH YAA..

Berikut bospedia memberikan Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

PETUNJUK UMUM

1. Tulis namamu di sudut kanan atas

2. Bacalah setiap soal dengan teliti.

3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.

4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Pilihlah jawaban yang tepat !

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Baca juga - Soal Ketentuan UUD NKRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Materi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Soal UKK Kelas 1 SD [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 2 SD [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 3 SD [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 4 SD [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 5 SD [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 6 SD [Unduh Disini]

Join TelegramKlik Untuk Gabung Ikuti BospediaDapatkan Update dari Bospedia

3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Baca juga - Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI

6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 adalah …....

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN

B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen

D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain

E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk

A. Pemberian Grasi

B. Penentuan Pejabat Daerah

C. Pembuatan undang-undang

D. Pengangkatan Mentri Negara

E. Pengamandemenan UUD 1945

8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 6

E. 5 dan 6

Baca juga - Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

9. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Materi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

10. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A. Membentuk kabinet menteri

B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN

C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

11. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....

A. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

E. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

12. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

A. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

B. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

C. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

E. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

Baca juga - Soal Integrasi Nasional Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kelas 10 SMA/MA

13. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 6

E. 5 dan 6

14. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

B. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Baca juga - Soal Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal

15. Perhatikan data dibawah ini :

1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan

2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor …..

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 1 dan 4

D. 2 dan 4

E. 3 dan 4

16. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

17. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali … .

A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

B. Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

C. Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

D. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute

E. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran

Baca juga - Soal Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

18. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

19. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....

A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri

B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat

C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

Baca juga - Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

20. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

B. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Materi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

21. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

22. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Soal UKK Kelas 7 SMP [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 8 SMP [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 10 SMA [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 11 SMA [Unduh Disini]

Soal UKK Kelas 12 SMA [Unduh Disini]

23. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian….

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Baca juga - Soal Ketentuan UUD NKRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

24. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

25. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen. Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Baca juga - Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI

26. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian …

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

27. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah …

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

28. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 …

A. terjadinya pergantian kepemimpinan nasional

B. terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik

C. membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

E. hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

29. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …

A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.

C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia

D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.

E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Baca juga - Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

30. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Materi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

KUNCI JAWABAN

1. C

2. C

3. D

4. A

5. E

6. E

7. C

8. D

9. A

10. A

11. D

12. D

13. D

14. E

15. D

16. D

Baca juga - Soal Integrasi Nasional Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kelas 10 SMA/MA

17. D

18. D

19. E

20. E

21. C

22. A

23. A

24. C

25. E

26. E

27. E

28. C

29. B

30. B

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kelas 10 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!